Kemenhub Dapat Rp28,48 Triliun, Infrastruktur Konektivitas Jadi Fokus Utama

Kementerian Perhubungan Kemenhub akan mengoptimalkan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp28,48 triliun, difokuskan pada peningkatan keselamatan seluruh moda transportasi serta layanan keperintisan. 

Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Senin (15/9/2025).

Menhub Dudy menjelaskan, kebutuhan anggaran Kemenhub sebetulnya mencapai Rp48,88 triliun. Namun, sesuai Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas pada 24 Juli 2025, pagu yang disetujui turun menjadi Rp28,48 triliun. 

Dari jumlah itu, alokasi belanja terbesar adalah Belanja Non Operasional sebesar 72,29% atau Rp20,59 triliun. Sementara program terbesar difokuskan pada Infrastruktur Konektivitas senilai Rp16,87 triliun atau 59,24% dari total pagu.

Baca Juga: Kemenhub Libatkan Swasta dalam Pengelolaan Dua Pelabuhan

“Anggaran yang diterima Kemenhub pada tahun 2026 akan dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin, salah satunya untuk meningkatkan aspek keselamatan di semua moda transportasi. Selain itu, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk meningkatkan layanan keperintisan di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Dudy.

Lebih lanjut, sumber pendanaan terbesar berasal dari Rupiah Murni sebesar 69,16% atau Rp19,7 triliun. Dudy menyampaikan, setiap unit kerja eselon I Kemenhub telah menyusun rencana kegiatan masing-masing. 

Ditjen Perhubungan Darat akan mengalokasikan anggaran pada peningkatan keselamatan lalu lintas, subsidi angkutan jalan perintis, layanan perkotaan Buy the Service, hingga pembangunan terminal dan pelabuhan penyeberangan.

Ditjen Perhubungan Laut akan memprioritaskan keselamatan pelayaran melalui pemeliharaan navigasi, fasilitas telekomunikasi, dan kapal patroli. 

Selain itu, layanan perintis tetap berjalan lewat subsidi angkutan barang dan penyeberangan, termasuk pembangunan pelabuhan di wilayah 3TP serta dukungan pada program Asta Cita dan Swasembada Pangan.

Di sektor udara, anggaran akan diprioritaskan pada rampcheck, inspeksi penerbangan, serta standar keamanan bandara, dengan tetap melanjutkan layanan perintis penumpang dan kargo. 

Sementara itu, Ditjen Perkeretaapian akan memperkuat keselamatan perjalanan kereta api, program perintis, serta Angkutan Motor Gratis.

Baca Juga: Kemenhub Targetkan Integrasi Tarif Transportasi Perluas ke Moda KAI

“Semoga kami dapat mengemban amanah ini dengan baik, demi terciptanya sistem transportasi yang aman, nyaman, dan berkelanjutan,” kata Dudy.

Dalam kesempatan sama, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan dukungan terhadap pagu anggaran Kemenhub.

“Memang kita memahami anggaran di Kementerian Perhubungan ini masih kekurangan. Tentu kami berharap kepada Pemerintah, paling tidak pelayanan minimal Kementerian sudah bisa terpenuhi dengan kondisi sekarang,” ucap Lasarus.