Pemerintah Indonesia resmi mengumumkan kebijakan diskon tarif listrik sebesar 50% untuk masyarakat. Kebijakan ini akan berlaku selama dua bulan, yaitu Januari hingga Februari 2025. Selain itu, bantuan pangan berupa beras juga akan disalurkan kepada keluarga penerima manfaat selama periode yang sama. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi dampak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% yang berlaku mulai 1 Januari 2025.
Sasaran Kebijakan Diskon Listrik
Diskon listrik ini ditujukan bagi pelanggan rumah tangga PLN dengan daya hingga 2.200 Volt Ampere (VA). Sasaran kebijakan ini mencakup sekitar 81,4 juta pelanggan, dengan rincian sebagai berikut:
- 24,6 juta pelanggan (daya 450 VA)
- 38 juta pelanggan (daya 900 VA)
- 14,1 juta pelanggan (daya 1.300 VA)
- 4,6 juta pelanggan (daya 2.200 VA)
Diskon akan langsung diterapkan secara otomatis, baik untuk pelanggan prabayar maupun pascabayar. Untuk pelanggan prabayar, potongan harga diterapkan saat pembelian token listrik. Sedangkan pelanggan pascabayar akan melihat potongan 50% pada tagihan listrik mereka.
Mekanisme dan Durasi Diskon
Diskon ini hanya diberikan selama dua bulan awal tahun 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan PPN. Dengan adanya insentif ini, pemerintah berharap dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama 2025.
Bantuan Pangan Tambahan
Selain diskon listrik, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan berupa beras. Sebanyak 16 juta keluarga penerima manfaat akan mendapatkan 10 kg beras per bulan selama dua bulan. Program ini dirancang untuk memberikan jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.
Tantangan dan Harapan
Meskipun kebijakan ini bersifat sementara, dampaknya diharapkan cukup signifikan untuk menjaga daya beli masyarakat. Namun, ada kekhawatiran bahwa durasi yang terbatas mungkin tidak cukup untuk mengatasi tekanan ekonomi jangka panjang akibat kenaikan PPN.
Diskon tarif listrik 50% dan bantuan pangan selama dua bulan awal tahun 2025 merupakan langkah strategis pemerintah dalam meringankan beban masyarakat. Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah perubahan kebijakan fiskal. Apakah langkah ini cukup? Hanya waktu yang dapat menjawabnya.